BPKP Kunjungi MTsN 2 Kota Cirebon, Evaluasi Pemerataan Pendidikan Madrasah

KOTA CIREBON (Humas MTsN 2 Kota Cirebon) — MTsN 2 Kota Cirebon menerima kunjungan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Jenjang Madrasah Triwulan IV Tahun 2026 di Kota Cirebon.

Kegiatan evaluasi ini mengacu pada Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor PE.09.02/ST-2106/PW10/2.2/2026 tanggal 15 Oktober 2026. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan dokumen pendukung terkait pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang madrasah.

Dalam pelaksanaannya, tim BPKP melakukan pengumpulan data dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Berdasarkan dokumen permintaan data, sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi profil satuan pendidikan, data peserta didik, kondisi ruang kelas, penerapan kurikulum nasional, serta capaian literasi dan numerasi.

Selain itu, evaluasi mencakup aspek pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), pemutakhiran data peserta didik melalui EMIS, serta pemanfaatan perencanaan berbasis data dalam pengembangan madrasah.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM), layanan pendidikan inklusif bagi murid berkebutuhan khusus, serta keikutsertaan guru dan kepala madrasah dalam pelatihan atau pendampingan Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC).

Kunjungan ke MTsN 2 Kota Cirebon menjadi bagian dari proses pengumpulan informasi pada satuan pendidikan madrasah yang menjadi lokasi evaluasi. Data yang dihimpun diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan pendidikan, kebutuhan operasional, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan di madrasah.

Kepala MTsN 2 Kota Cirebon, Dedi Supriadi, M.Pd., menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah. Menurutnya, evaluasi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan data pendidikan tersaji secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menyambut baik kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah. Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan data pendidikan tersaji secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan dan penguatan kebijakan pendidikan sehingga madrasah semakin mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik,” ungkapnya.

Dedi juga menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengelola madrasah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik peserta didik, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan pelayanan yang diberikan.

“Madrasah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berjalan secara transparan, tertib, dan berorientasi pada pelayanan. Melalui evaluasi dan kolaborasi yang baik, kami optimistis madrasah dapat terus berbenah dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” tambahnya.

Melalui evaluasi tersebut, diharapkan tersedia informasi yang dapat mendukung upaya peningkatan pemerataan pendidikan, baik dari sisi aksesibilitas maupun keberlanjutan pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan, tetapi juga dengan dukungan sarana dan prasarana, tata kelola, pembiayaan, serta kualitas pembelajaran.

Bagi MTsN 2 Kota Cirebon, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung penyediaan data yang akurat dan administrasi yang tertib sebagai dasar penguatan tata kelola madrasah. Ketersediaan data yang valid merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung perencanaan program, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

Evaluasi yang dilakukan BPKP bersama pihak terkait diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kota Cirebon. Dengan demikian, program dan kebijakan pendidikan ke depan dapat semakin memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan serta mendukung terwujudnya layanan pendidikan madrasah yang merata, berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.